DIPA Rp600 M DKP Sula tak Jelas Peruntukannya

SANANA, SM—Sejumlah program peningkatan produksi budidaya perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepsul tahun 2013 lalu, terdapat sebagaian besar program siluman, seperti program pengembangan sistem kesehatan ikan, pengembangan sistem pembenihan ikan, dan program pengembangan sistem sarana dan prasarana budidaya ikan. Serta beberapa sub program yang sengaja dibuat DKP Sula untuk memuluskan proses pencairan anggaran DIPA  awal tahun 2013 lalu senilai Rp600 milyar.

Setelah ditelusuri, program-program yang diduga dimanipulasi DKP Kepsul tahun anggaran 2013 lalu, yakni program pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan. Yaitu mendeteksi jenis penyakit ikan, serta pengendalian penyakit dengan alokasi anggaran senilai Rp.9.750.000.000. Kemudian program pengembangan sistem pembenihan ikan, dengan alokasi anggaran Rp.205.940.000.000. Berikut program pengembangan sistem sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dengan alokasi anggaran Rp.152.883.000.000.

Dan kegiatannya meliputi pendataan jumlah kawasan perikanan dengan alokasi anggaran Rp.103.928.000.000. Kegiatan pendataan jumlah kawasan minapolitan berbasis budidaya perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.955.000.000. Program sistem produksi pembudidayaan ikan dengan alokasi anggaran Rp.26.687.000.000. Kemudian program pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan dengan alokasi anggaran Rp.92.240.000.000. Berikut pemberdayaan kelompok pembudidayaan ikan melalui usaha mina pedesaan dengan alokasi anggaran Rp.82.540.000.000.

Selain itu, kegiatan pendataan jumlah kelompok usaha budidaya perikanan yang memenuhi standar kelembagaan dengan alokasi anggaran Rp.9.700.000.000. program peningkatan dukungan manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya oleh ditjen budidaya perikanan dengan alokasi anggaran Rp.112.500.000.000. Kegiatan pengelolaan satker dengan alokasi anggaran Rp.60.000.000.000, dan kegiatan perencanaan kerjasama evaluasi dan pelaporan program dengan alokasi anggaran senilai Rp.52.400.000.000.

Sesuai hasil investigasi Seputar Malut, satu minggu lalu, setelah mendapat bocoran Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2013, dimana LKPJ tertera sejumlah program siluman yang sengaja diusulkan  pihak DKP Kepsul. Sebab dari hasil investigasi, para nelayan mengaku tidak pernah menerima bantuan maupun sodoran modal dan alat penangkap ikan dari DKP Kepsul.

Kalaupun ada, alat-alat tersebut hanya diberikan ke masyarakat yang bukan nelayan melainkan petani. Sehingga peralatan seperti longboat hanya digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk penangkapan ikan. Ironisnya lagi, tempat-tempat budidaya ikan yang dilaporkan DKP Kepsul, sama sekali tidak pernah ada di Sula. Mulai dari Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli, dan Pulau Taliabu. Namun anehnya, kinerja DKP Sula selama ini tidak pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara (BPK Malut).

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepsul yang hendak dikonfirmasi wartawan tak berada di tempat. Yang bersangkutan sedang berada di luar daerah. ”Bapak lagi ke Jakarta,” singkat salah satu pegawai di kantor DKP Sula.(eto)