14 September 2014
MABA,SM-Praktek
kejahatan uang daerah yang dilakukan bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan
perlahan namun mulai terungkap. Selain Uang Persediaan (UP) dan mega proyek
ditangani mertua. Kini terungkap kasus baru. Anggaran Garda Banteng, salah satu
organisasi sayap partai senilai Rp. 1,757 miliar dititipkan di Bagian Humas dan Protokuler
melalui APBD 2013.
Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Pemkab Haltim yang ditandatangani Bupati Haltim Rudy Erawan
tanggal 17 Januari 2013 menyebutkan, anggaran Bagian Humas dan Protokuler Setda
Haltim sebesar Rp 1,757 miliar dengan kode rekekning
1.20.1.20.03.36 ternyata bukan untuk pelayanan informasi, tetapi hanya
sebagai anggaran
titipan. Dana itu kemudian
dialokasikan kepada Garda
Banteng dalam rangka pemenangan Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Haltim.
Menurut
salah satu sumber di Pemkab Haltim, praktek, Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(KKN) yang terjadi di lingkup Humas Haltim, terutama dalam pemanfaatan dana Humas.
Kabag Humas Yusuf Thalib kata sumber itu, hanya memanfaatkan beberapa
staf di Bagian Humas dan Protokuler Setda Haltim dengan memasukan nama-nama staf
humas sebagai pengelola media center.
”Ini
memang sulit dibuktikan. Namun konspirasi ini sudah terbangun, bahkan
persoalan ini menjadi polemik dan telah menjadi rahasia umum internal staf humas, karena selama ini
para staf itu tidak pernah dibayar," ungkap sumber itu.
Menurutnya, praktek yang dilakukan bupati nyata-nyata merugikan keuangan
daerah. Sehingga, diminta pihak penegak hukum mengusut kasus ini. ”Bahkan sampai dengan
hari ini tidak ada keterbukaan dari Kabag humas, berapa anggaran yang ada
di Humas Haltim, sebab terkesan tertutup. Dia hanya alasan anggaran terbatas,” kesal sumber
itu.
Kabag Humas dan Protokuler Pemda Halmahera Timur,
Yusup Thalib saat dikonfirmasi via telepon selulur, Minggu (14/9) tadi malam
membantah. Menurutnya, tudingan itu tidak benar. Yusup menantang, jika ada
bukti dan data tak perlu diekspose langsung dilaporkan kepada Kejaksaan dan
Kepolisian. Lagi pula katanya, sesuai hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Malut
2013, tidak menemukan indikasi penyalagunaan dana tersebut. (asfa/can)
