LABUHA, SM-Beberapa kampus yang dibangun bupati Halmahera Selatan
Muhammad Kasuba, dibiayai dana hibah pemerintah setempat. Kampus tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STP)
Labuha, Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairaat (STAIA) dan Sekolah Tinggi
Politeknik Halmahera. Bupati diduga memanfaatkan dana hibah untuk mengurus
kepentingan tiga kampus ini.
Dalam mengurus proses pendirian
maupun akreditasi tiga kampus ini, kabarnya menggunakan dana hibah Pemda yang
nilai diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Namun pengelolaan dana hibah
disinyalir tidak transparan dan tak merata. Modusnya, dana hibah dicairkan
lewat Politeknik Halmahera, kemudian didistribusikan kepada dua kampus lain
yakni STP dan STAIA.
Pengelolaan anggaran
didominasi Pelaksana Harian (Plh) Ditrektur, Ota Sailaha. Anggaran tersebut tak
di distribuskan kepada Program Studi (Prodi). Padahal di kampus memiliki tiga
Prodi yakni, Teknologi Penangkapan Ikan dan Mesin Otomotif. Sesuai informasi,
dana hibah yang dikucurkan Pemda Halmahera Selatan sudah mencapai ratusan juta.
Namun masih mengusulkan lagi anggaran akreditasi sekitar Rp. 500 juta, tapi
Pemda hanya mencairkan Rp. 200 juta.
Anggaran yang diusulkan
untuk biaya akreditasi dan direalialisasikan Dinas Keuangan dan Pendapatan itu,
belakangan diketahui sebagian digunakan membayar tunggakan gaji dosen selama
dua bulan. Para dosen Politeknik Halmahera dijadikan seperti patung bernyawa.
Seluruh kegiatan kampus yang terkait dengan biaya tak dilibatkan, sehingga
Direktur meminta Kasuba tak boleh mengutak-atik bendahara, takut kedoknya
terkuak.
Sesuai pengakuan Ketua Prodi
Politeknik Halmahera, Ilham dan rekannya Julkifli, sebelum anggaran dicairkan,
direktur juga pernah mencairkan anggaran anggaran pembangunan kantin kampus.
Namun hanya beberapa bulan beroperasi, kantin kembali ditutup. Padahal anggaran
pembangunan kantin nilainya ratusan juta rupiah. “Anggaran kantin yang
dicairkan direktur dikemanakan,” tanya kedua.
Apabila dosen mempertanyakan
anggaran, mereka hanya diberi penjelasan sumber anggaran. Tapi peruntukan
anggaran tidak pernah dijelaskan, sehingga mereka menilai pengelolaan anggaran
tak transparan. Padahal secara institusi, kampus memliki senat dan ketua
Politekni terpilih, namun belum dilantik, sementara sesuai aturan Plh Direktur
tak boleh lebih dari satu tahun.
Setelah dilakukan evaluasi
senat, sudah ada direktur yang diangkat melalui pemilihan Plh yang baru, Ir.
Syamsudin Hadi. Hingga direktur terpilih tak kunjung dilantik Ketua Dewan
Pembina Muhammad Kasuba. Ilham mendesak direktur terpilih segera dilantik agar
pengelolaan anggaran kampus lebih transparan. (ays/asa)
