16 September 2014
TERNATE,SM-Ibarat kacang
lupa kulit. Itulah Gubernur Maluku Utara, Ustad H. Abdul Gani Kasuba. Setelah
sempat diguncang prahara kabinet Pelangi AGK-Manthab, ustad kembali melawan kebijakan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusungnya. Sang kiyai secara terbuka
menyatakan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) tentang kepala daerah dipilih
DPRD. AGK lebih sepakat kepala daerah dipilih langsung.
Sementara PKS secara institusi bersama koalisi Merah
Putih tengah memperjuangkan kepala daerah dipilih DPRD yang saat ini masih
dalam proses pembahasan. Pernyataan ini mengusik Syaiful Ahmad, anggota DPRD
provinsi Maluku Utara dari PKS. Ketua Bidang Kebijakan Publik ini balik
menyodok AGK. Menurutnya, pernyataan AGK adalah pribadi, bukan keputusan PKS
secara institusi. “Itu keputusan pak gubernur secara pribadi bukan keputusan partai,” tangkis Syaiful lewat Short Massage Service (SMS), Senin (15/9)
kemarin
Menurut Syaiful, sikap Dewan Pimpinan Wilayah
(DPW) PKS Maluku Utara sebagai institusi resmi mendukung penuh kebijakan Dewan
Pimpinan Pusat (DPP), pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. “Kalau
gubernur merasa kader partai harus mendukung keputusan partai dong, kalau tidak
mendukung silahkan mengundurkan
diri dari partai,” serang
Syaiful.
Syaiful menganggap, pernyataan gubernur AGK hanya
ikut-ikutan
seperti
yang disampaikan gubernur DKI Jakrata Basuki tjahaya Purnama alias Ahok, tanpa
berpikir melanggar kebijakan partai. Syaiful menantang, jika AGK berani
maka lakukan seperti Ahok.
Mengundurkan diri dari PKS.
Beranikah! (ays/aky)
